topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menaruh harapan besar pada kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hingga kini, jumlah koperasi tersebut sudah mencapai 6.100 unit yang terbentuk di 33 kabupaten/kota.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut, Naslindo Sirait, menyampaikan bahwa dari ribuan koperasi yang terbentuk, baru 163 yang aktif, dengan 88 di antaranya telah mampu menjalin kerja sama strategis bersama BUMN seperti Bulog dan Pertamina.
Naslindo mengatakan, Gubernur Sumut menekankan bahwa koperasi tidak boleh berhenti pada tataran jumlah. Menurutnya, langkah ke depan adalah memastikan koperasi benar-benar aktif, operasional, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Ada empat tujuan utama yang kita dorong melalui KMP. Pertama, koperasi menjadi penggerak ekonomi desa. Kedua, memutus rantai pasok yang selama ini panjang dan dikuasai rentenir maupun pinjol,” kata Naslindo saat Konfrensi Pers, di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (13/9).
Ketiga, koperasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, koperasi tidak hanya menampung hasil pertanian, tetapi juga bergerak pada sektor hilirisasi untuk menambah nilai komoditas sekaligus menekan inflasi.
Melalui KMP, pemerintah ingin menghadirkan gerai sembako di desa, penyaluran pupuk bersubsidi dan LPG 3 kg, sekaligus menampung hasil pertanian masyarakat. Dengan begitu, jalur distribusi akan lebih efisien: dari kota ke desa, lalu dari desa ke pasar perkotaan.
$Padi, jagung, ubi, cabai, bisa diolah menjadi produk bernilai tambah seperti beras, tepung, hingga produk olahan lain. Koperasi menjadi kunci agar harga lebih stabil dan inflasi terkendali,” ujar Naslindo.
Dia mengatakan, kendala utama yang dihadapi adalah soal permodalan. Hingga kini, program yang direncanakan pemerintah baru menyiapkan dana Rp3 miliar untuk pelaku usaha, namun belum bisa dijalankan.
Pemprov Sumut kini sedang menyiapkan proposal bisnis yang harus diselesaikan pada awal Oktober. Minggu kedua, rencana itu akan dibawa ke musyawarah desa untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, koperasi akan mengajukan pinjaman ke bank Himbara seperti Mandiri dan BRI.
“Target kami, menjelang November ada 886 koperasi potensial yang sudah bisa mendapat pembiayaan,” kata Naslindo.
Selain permodalan, pemerintah juga menyiapkan 121 angkatan pengurus koperasi untuk mendapat pelatihan mengenai prinsip koperasi dan manajemen usaha.
Sejalan dengan program gubernur, Pemprov Sumut turut mendukung digitalisasi usaha lewat program Fast Track Young Pioneer (FYP). Program ini mendorong anak muda agar berwirausaha, masuk ke platform digital, dan menjadi bagian dari ekonomi baru.
“Kita sudah melatih 1.700 pelaku usaha, 30 persen pemula dan 70 persen sudah mapan. Dari jumlah itu disaring menjadi 950, lalu difasilitasi pembiayaan dan legalitas. Pada tahap akhir, 50 terbaik akan masuk ke inkubator bisnis, sehingga lahir pelaku usaha mandiri,” jelasnya.
Dengan kombinasi pembiayaan, pelatihan, serta integrasi digital, Pemprov Sumut optimistis KMP bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa, sekaligus solusi mengatasi pengangguran dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan pinjol.
“Kalau koperasi bisa tumbuh sehat, bukan hanya desa yang sejahtera, tetapi juga perekonomian Sumatera Utara akan bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Penulis | Erris
